News - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mempercepat pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) yang rencananya akan hadir di 34 kota di Indoneia hingga 2027.

Saat ini, pemerintah berupaya mengatasi persoalan sampah perkotaan yang terus meningkat sekaligus mendukung transisi menuju energi baru terbarukan. 

Yuliot, Wakil Menteri ESDM, menyampaikan bahwa percepatan proyek ini dilakukan seiring dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di berbagai daerah uang kian terbatas kapasitasnya. Menurutnya, pengelolaan sampah perlu menjadi bagian dari sistem energi nasional.

"PLTSa bukan hanya menghasilkan listrik, tapi juga membantu mengurangi beban sampah di daerah perkotaan," katanya dalam keterangannya. 

Meski begitu, pengembangan PLTSa dinilai masih memiliki berbagai tantangan yang harus diselesaikan, salah satunya terkait kesiapan infrastruktur pengelolaan sampah di tingkat daerah.

Berbagai aspek yang masih menjadi perhatian antara lain konsistensi pasokan sampah, sistem pemilahan sampah dari sumber, serta skema pembiayaan proyek yang melibatkan swasta dan pemerintah daerah.

Beberapa pengamat menilai, keberhasilan PLTSa bukan hanya bergantung pada pembangunan fasilitas sampah, tetapi juga harus diikuti dengan perubahan perilaku pengelolaan sampah di masyarakat.

Pemerintah saat ini menempatkan PLTSa sebagai bagian dari strategi ekonomi sirkular, dimana sampah tak lagi dipandang sebagai limbah akhir yang tidak berguna, melainkan menjadi salah satu sumber daya yang bisa dimanfaatkan kembali. 

Dengan suksesnya program ini, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada TPA konvensional yang saat telah menjadi beban lingkungan di kota-kota besar.

Sebanyak 34 kota saat ini menjadi target awal pengembangan PLTSa, yang rencananya akan direalisasikan bertahap hingga tahun 2027. Beberapa proyek diklaim telah memasuki tahap persiapan, sementara yang lain masih dalam evaluasi teknis.

Sebanyak 34 kota menjadi target awal pengembangan PLTSa yang akan direalisasikan secara bertahap hingga 2027. 

Program tersebut dijalankan dengan melibatkan pemerintah dan mitra investasi, dengan tetap mempertimbangkan penerimaan masyarakat dan aspek lingkungan.

Sumber: Kementerian ESDM, KabarBursa.com (diolah)